Pemprov Banten Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Pemprov Banten Kembali Raih Opini WTP dari BPK

SERANG, – DPRD Provinsi Banten Gelar Rapat Paripurna Istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten pada Senin, (24/05/2021).

Rapat ini dihadiri secara langsung oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten, Wakil Gubernur Banten Andhika Hazrumy, S.Sos, M.AP., Anggota VI BPK-RI Prof. Harry Azhar Aziz, M.A., Ph.D., CSFA, CFrA, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Arman Syifa dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, dan Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Banten.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada BPK lebih awal yaitu pada Tanggal 8 Februari 2021 untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu kurang lebih dua bulan BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, dan hari ini telah dilakukan penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan.

Anggota 6 BPK-RI Prof. Harry Azhar Aziz, M.A., Ph.D., CSFA, CFrA menjelaskan, bahwa hasil dari pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten maka kami BPK berkeyakinan penuh memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” tuturnya.

Meskipun demikian, beliau juga menyebutkan beberapa yang menjadi permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2020, beberapa diantaranya adalah penatausahaan kas Pemerintah Provinsi Banten tahun 2020 yang belum memadai; pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum memadai; pelaksanaan kerja sama penyimpanan uang daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2020 di Bank Banten belum sepenuhnya sesuai ketentuan; dan lain sebagainya.

“Tanpa mengurangi penghargaan atas keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Banten, BPK masih menemukan 12 kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran Laporan Keuangan Tahun 2020,” ujar Prof. Harry Azhar Aziz

“Kami berterimakasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten beserta jajarannya yang telah bekerjasama dalam proses pemeriksaan laporan keuangan ini,” lanjutnya.

Share :