Koordinasi Perizinan Waralaba ke PT. Indomarco Tangerang


Komisi I DPRD Provinsi Banten melaksanakan kunjunga kerja ke PT. Indomarco Tangerang dalam rangka perizinan waralaba khususnya di wilayah Provinsi Banten.

Dengan banyaknya waralaba yang tidak mengantongi ijin dari pemerintah daerah setempat Seperti 20 minimarket di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, diketahui tidak berizin sehingga pemerintah setempat segera menutup kegiatan bisnis waralaba tersebut.

Untuk itu, Komisi I DPRD Provinsi Banten berharap agar adanya dalam Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Tradisional, lokasi waralaba minimal 500 meter dari pasar tradisional. Waralaba itu masih mengacu para peraturan lama, belum ke peraturan yang baru. Waralaba itu belum bisa dikenakan peraturan baru. Saat ini pemerintah provinsi kurang mampu melakukan pengawasan terhadap izin usaha yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Kecenderungan tersebut membuat pemerintah pusat harus turun tangan setiap kali terjadi konflik atau permasalahan lain terkait dengan izin yang diberikan pemerintah kabupaten/kota.

Menyusul pengalihan wewenang pemberian izin usaha tersebut, pemerintah kabupaten/kota didorong untuk berkonsentrasi pada aktivitas pelayanan publik.

Komisi I mendorong agar fokus pada urusan pelayanan publik sebagai wakil pemerintah yang paling berhadapan langsung dengan rakyat.(HUMAS)


Twitter


Facebook