Komisi IV Sampaikan Penjelasan Tiga Raperda Prakarsa DPRD


SERANG, HUMAS DPRD-Komisi IV DPRD Provinsi Banten menyampaikan penjelasan Komisi IV sebagai pengusul tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa DPRD pada Rapat Paripurna DPRD di KP3B, Curug Kota Serang, Selasa (2/1/2018). Ketiga Raperda Prakarsa DPRD tersebut, yakni Raperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Pembiayaan Tahun Jamak, Raperda Tentang Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Banten, dan Raperda Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Banten.

Juru Bicara Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Najib Hamas, mengatakan, semula ketiga Raperda Prakarsa DPRD ini masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROGPEMPERDA) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017, tetapi naskah akademiknya baru selesai bulan November dan diplenokan oleh Badan Pembentukan Perda (BAPPERDA) Provinsi Banten Tanggal 6 Desember 2017. "Kondisi ini tentu saja tidak memungkinkan, sehingga pembahasan ketiga Raperda Prakarsa DPRD ini dilanjutkan pada tahun anggaran 2018,"kata Najib.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Banten ini menjelaskan, tujuan pembentukan Raperda Prakarsa DPRD Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Pembiayaan Tahun Jamak, yakni mewujudkan satu dari lima prioritas RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yaitu membangun dan meningkatkan kualitas jalan provinsi yang berkualitas. "Arah kebijakannya berupa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan kawasan agrobisnis. Untuk kondisi ruas jalan Provinsi Banten pada tahun 2017, dari panjang jalan provinsi sepanjang 762,03 kilometer, kerusakan jalannya sepanjang 150 kilometer atau 20 persen,"ujarnya.

Mengenai tujuan pembentukan Raperda Prakarsa DPRD Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Banten, lanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas air minum dan peningkatan akses pelayanan air minum layak kosumsi bagi masyarakat di Provinsi Banten. "Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017, target capaian untuk cakupan pelayanan air bersih perkotaan dan perdesaan baru mencapai 52,5 persen dan tingkat pelayanan dari PDAM di setiap daerah Kabupaten/Kota kurang dari 50 persen. Jumlah pelanggan air minum di Provinsi Banten sebanyak 246.396 pelanggan, karenanya lahirnya Raperda Prakarsa DPRD ini untuk melayani kebutuhan masyarakat atas air minum,"terangnya.

Ditambah Najib, tujuan pembentukan Raperda Prakarsa DPRD Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Banten untuk melindungi dan menjaga kelestarian sumber-sumber air yang ada di Provinsi Banten."Jumlah sungai yang melintasi kabupaten/kota di Provinsi Banten sebanyak 223 sungai, dari jumlah sungai yang ada, beberapa sungai sudah tercemar limbah akibat aktivitas industri dan rumah tangga yang berada di bantaran sungai, antara lain Sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, Cisadane, Ciliman, dan Cilemer. Maka pembentukan Raperda Prakarasa DPRD ini sangat diperlukan,"jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi II DPRD Provinsi Banten menyampaikan penjelasan Komisi II sebagai pengusul Raperda Prakarsa DPRD Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sasaran pengaturan Raperda tersebut antara lain mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik bagi petani di Provinsi Banten. Penyampaian penjelasan Komisi IV, dan Komisi II selanjutnya akan ditanggapi masing-masing Fraksi DPRD pada Rapat Paripurna DPRD, Kamis (4/1/2018). (hms)


Twitter


Facebook