Raperda Infrastruktur Dievaluasi Kemendagri


SERANG,HUMAS DPRD-Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa DPRD tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Pembiayaan Tahun Jamak. Evaluasi  Raperda tersebut untuk dilakukan pengkajian  dan  penilaian guna diketahui bertentangan atau tidak dengan kepentingan  umum, serta   peraturan  perundangundangan yang lebih tinggi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Najib Hamas mengatakan, dalam pembentukan  Perda  harus mencakup  tahapan perencanaan,  penyusunan,  pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan."Karenanya Kemendagri melakukan evaluasi terhadap Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur ini, dan kami menyambut baik,"kata Najib di KP3B, Curug Kota Serang, Selasa (22/5/2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 4 ayat (5) menyatakan Perda  provinsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan provinsi; kewenangan  yang  lokasinya  lintas  daerah  kabupaten/kota dalam satu provinsi; kewenangan  yang  penggunanya  lintas  daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; kewenangan  yang  manfaat  atau  dampak  negatifnya lintas  daerah  kabupaten/kota  dalam  satu  provinsi; dan/atau kewenangan  yang  penggunaan  sumber  dayanya  lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

"Sebelum dievaluasi Kemendagri, kami sudah melakukan konsultasi publik dengan perwakilan masyarakat dari daerah kabupaten/kota. Tujuannya untuk meminta tanggapan, saran dan masukan terhadap materi muatan Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur ini,"ujarnya.

Meski demikian, Najib belum bisa memastikan Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur hasil evaluasi Kemendagri diterima Komisi IV."Kami belum menerima draf Raperda Percepatan Pembangunan Infrastruktur hasil evaluasi Kemendagri, jadi belum tahu apakah materi muatan Raperda ini ada perbaikan atau tidak. Jika ada kami akan segera melakukan perbaikan,"terangnya.

Diketahui, enam jenis infrastruktur diatur di dalam materi muatan Raperda Prakarsa DPRD tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Pembiayaan Tahun Jamak. Keenam jenis infrastruktur tersebut, yakni jalan dan jembatan provinsi, fasilitas pendidikan, fasilitas  sarana  dan prasarana  olahraga, kawasan, kesehatan, dan gedung.


Twitter


Facebook