REGULASI

PPID
27 Jul 2023

REGULASI

Oleh Admin Setdprd 766 View

REGULASI DAN ATAU KETENTUAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NO.REGULASI TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKSTATUS
01.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 
02.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 
03.PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 
04.PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
05.PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
06.Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 
07.Surat Keputusan Gubernur No 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. 
08.Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Perubahana Peraturan Gubernur No.16 Tahun 2021 Tentang Pedoman Layanan Pengolaan Informasi Publik 
NO.PERPRES TENTANG INFORMASI PUBLIKSTATUS
01.PERPRES NO.95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
02.PERPRES NO.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara 
03.PERPRES NO.54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika 
04.PERPRES No. 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 
05.—.—lampiran PERPRES No.96 Tahun 2014 — (PITALEBAR) — 
06.PERPRES No. 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik 
07.PERPRES No. 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window 
08.PERPRES No. 41 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Layanan Pembayaran Pos) 
09.PERPRES No.40 Tahun 2008 Tentang Pengesahan General Regulations Of The Universal Postal Union (Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia) 
10.PERPRES No. 39 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) Beserta Final Protocol To The Universal Postal Convention (Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia) 
12.PERPRES No. 33 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio 
13.PERPRES No. 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window 
14.PERPRES No.77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal 
15.PERPRES No. 29 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat 
16.PERPRES No.111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal 
17.PERPRES No. 62 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsiona Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran 
18.PERPRES No. 23 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat 
19.PERPRES No. Tahun  2005 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat 
20.PERPRES No.15 Tahun  2005 Tentang Perubahan  Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I  Kementerian Negara Republik Indonesia 
21.PERPRES No.10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia 
22.PERPRES No.9 Tahun  2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 

 

NO.KEPRES TENTANG INFORMASI PUBLIKSTATUS
01.KEPRES No.20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional 
02.KEPRES No.5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional 
03.KEPRES No.9 Tahun 2003 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia 
04.KEPRES No.50 Tahun 2000 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia 
   

 

Share this Post